Kepala KPPN Bantaeng Ungkap Kinerja APBN dan UMKM Triwulan Pertama 2023

BANTAENG - KPPN Bantaeng menggelar Press Release Kinerja APBN dan UMKM yang diselenggarakan pada hari Jumat, 14 April 2023. 

Baca juga: Jelang 2022, Bupati Bantaeng Minta Pihak Terkait Selesaikan Pekerjaan Terbengkalai

Kegiatan yang diselenggarakan melalui zoom meeting ini merupakan pemaparan kinerja dan fakta atas pelaksanaan APBN pada wilayah Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto untuk periode Trwulan I tahun 2023 yang yang diikuti oleh seluruh satuan kerja mitra kerja KPPN Bantaeng, perwakilan dari Pemerintah Daerah, Bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Pegadaian Syariah yang berada di wilayah kerja KPPN Bantaeng.

Kepala KPPN Bantaeng, Moch. Fajar Adcha menyampaikan bahwa sampai dengan triwulan I tahun 2023 pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Bantaeng mencapai jumlah pada nominal Rp141, 82 milyar yang diperoleh dari realisasi penerimaan dalam negeri terutama PPh, PPN, PBB, Pajak Lainnya serta PNBP.

Baca juga: Walikota Makassar Kunjungi Keluaga Korban Penyanderaan di Yaman

Sementara dari total pagu belanja negara tahun 2023 sebesar Rp 3, 5 triliun, realisasi Belanja Negara hingga 31 Maret tahun 2023 mencapai Rp786, 77 milyar atau 22, 40 persen dari target APBN, dan mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 312, 03 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

“Terjadi peningkatan realisasi belanja yang signifikan  terutama berasal dari penyaluran belanja Transfer ke Daerah (TKD) karena mulai disalurkannya Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui KPN Bantaeng sejak tahun anggaran 2023, ” ungkap Fajar. 

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

Penyaluran TKD sebagai upaya mendukung kebijakan percepatan pemulihan ekonomi di daerah diketahui meningkat signifikan mencapai 734, 51 persen (yoy), tercatat tumbuh positif  dengan realisasi sebesar Rp653, 29 miliar dibandingkan dengan  periode waktu yang sama tahun 2022 yang hanya sebesar Rp78, 28 miliar. 

Fajar menyampaikan bahwa Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal mencapai sebesar Rp133, 48 miliar atau 21, 16 persen dari pagu APBN, dan tumbuh sebesar 18, 48 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. 

Baca juga: Sekprov Sulsel Buka Rakor Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

“Realisasi belanja pemerintah pusat terbesar terdapat pada Belanja Pegawai dengan realisasi Rp80, 45 miliar atau 21, 17 persen dari pagu DIPA belanja pegawai, ” lanjut Fajar. 

Sementara realisasi belanja barang mencapai Rp46, 33 miliar atau 21, 10 persen dari total pagu Rp219, 56 miliar, dan realisasi belanja modal Rp6, 7 miliar atau mencapai 21, 57 persen  dari total pagu Rp31, 08 miliar.

Baca juga: Sebanyak 226 Pejabat Fungsional Dilantik Pemkab Bantaeng

KPPN Bantaeng sebagai penyalur TKD hingga 31 Maret 2023 telah menyalurkan Dana Transfer sebesar Rp653, 29 miliar, yaitu sebesar 22, 67 persen dari pagu sebesar Rp2, 8 triliun.  Komponen Transfer ke Daerah yang disalurkan melalui KPPN Bantaeng terdiri dari  DBH, DAU, DAK Fisik,  DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal. Berdasarkan data realisasi TKD sampai Triwulan I, diketahui realisasi DBH telah tersalurkan kepada tiga kabupaten di wilayah kerja KPPN Bantaeng sebesar Rp 3, 67 miliar, sementara DAU telah tersalurkan sebesar Rp528, 31 miliar. Sementara penyaluran DAK Fisik hingga akhir Maret 2023 belum ada penyaluran dikarenakan masih Proses penyelesaian rencana kegiatan dan kontrak pada pemerintah daerah. 

Untuk penyaluran DAK Non Fisik yang terdiri dari Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan  telah disalurkan sebesar  Rp  85, 07 miliar atau 16, 48 persen dari totap pagu. Penyaluran Dana Desa sendiri telah disalurkan dari RKUN ke RKD sebesar Rp 36, 24 miliar mencapai 16, 71 persen dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp  216, 82 miliar. Secara rinci, Dana Desa disalurkan antara lain untuk pelaksanaan program perlinsos dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa dan dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani. 

Dalam upaya mendukung program pemberdayaan UMKM, KPPN Bantaeng melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) Pembiayaan Kredit Usaha Raktyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pemerintah menyediakan program pembiayaan kredit pemerintah yaitu pembiayaan KUR dan pembiayaan UMi untuk mendorong pemberdayaan UMKM. Hingga akhir Triwulan I, kinerja penyaluran pembiayaan KUR di wilayah kerja KPPN Bantaeng sebesar Rp170, 2  miliar dan telah disalurkan kepada 3.123 debitur dengan penyaluran terbesar melalui Bank rakyat Indonesia (BRI), sementara pembiayaan UMi yang telah tersalurkan sejumlah Rp1, 24 miliar kepada  328 debitur.

 “Penyaluran kredit program ini sangat penting karena merupakan pilar terpenting dalam mendukung perekonomian sebagai tonggak perputaran uang di sektor riil, ” tutup Fajar. (***)